Panduan self declare
Jalan menuju pengajuan self declare halal, langkah demi langkah: pertanyaan umum, istilah yang akan Anda temui dan alamat resmi. Diambil dari Panduan Pendamping PPH 2023.
Panduan draf, belum ditinjau ahli halal. Thiqah Nadi membantu persiapan; tidak mensertifikasi halal. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH.
Video singkat
Tanpa suara, teks di layar berbahasa Indonesia, dengan teks terjemahan (bahasa teks bisa diganti di pemutar).
Sebelum mulai
Apa itu self declare?
Self declare adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atas kehalalan produknya. Pelaku usaha dibantu pendamping PPH untuk mengajukan permohonan. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi (verval). Sesudah itu BPJPH memverifikasi dokumen di SIHALAL dan menerbitkan STTD. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk. Lalu BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Menurut panduan tahun 2023, biaya sertifikasi halal melalui self declare bagi pelaku usaha adalah nol rupiah (gratis).
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 1, 2, 5
Siapa yang boleh memakai self declare?
Usaha mikro dan kecil (UMK) yang punya NIB dan omzet tahunan paling banyak Rp 500 juta. Produknya makanan atau minuman yang tidak berisiko, atau yang bahannya sudah dipastikan halal. Proses produksinya sederhana, memakai alat manual atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik), di 1 lokasi saja. Restoran, katering, rumah makan atau warung bermenu banyak, dan usaha dengan lebih dari 1 outlet tidak termasuk.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 2, 3, 4
Bagaimana jika usaha saya tidak memenuhi syarat? Apa itu skema reguler?
Skema reguler adalah jalur sertifikasi halal bagi usaha yang tidak memenuhi syarat self declare. Jika satu saja jawaban kuesioner self declare adalah "tidak", pengajuan self declare ditolak dan usaha harus mendaftar melalui skema reguler. Di Thiqah Nadi, kuesioner menunjukkan apakah usaha Anda layak untuk self declare. Jika hasilnya skema reguler, langkah self declare berhenti, tetapi penilaian dan rekod Anda masih bisa dipakai.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 8, 24; Thiqah Nadi
Apa yang dilakukan Thiqah Nadi, dan apa yang tidak?
Thiqah Nadi membantu Anda menyiapkan pengajuan: menjawab kuesioner kelayakan, mengisi penilaian kesiapan, melengkapi data pengajuan, lalu mengirimnya ke pendamping untuk verval. Thiqah Nadi tidak mengesahkan atau menjamin status halal, dan tidak menerbitkan sertifikat. Tinjauan pendamping adalah rekomendasi, bukan sertifikat. Setelah verval selesai, nomor daftar, STTD, Komite Fatwa dan sertifikat diurus BPJPH melalui SIHALAL, di luar platform ini.
Sumber: Thiqah Nadi
Apa yang perlu saya siapkan sebelum mulai?
NIB, yang dibuat tanpa biaya melalui OSS di https://oss.go.id/. Akun SIHALAL, dibuat di https://ptsp.halal.go.id/ dengan bantuan pendamping. Dokumen: salinan KTP dan surat pengangkatan penyelia halal, data produk, foto produk, data bahan baku, dan izin edar jika ada. Untuk kunjungan pendamping: bahan yang dipakai, bukti pembelian bahan, dan contoh produk. Untuk produk retail, siapkan juga merek dan label kemasan untuk kunjungan.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4, 8, 16, 74
Kuesioner
Apa saja yang ditanyakan kuesioner?
Kuesioner berisi pertanyaan Ya/Tidak dari Kuesioner Self Declare SIHALAL dan syarat UMK dalam Panduan. Contohnya: belum pernah mendapat fasilitasi sertifikasi halal, usaha rumahan (bukan pabrik), memakai bahan halal, alat manual atau semi otomatis, omset paling banyak Rp500.000.000 setahun, dan hanya satu lokasi produksi. Aplikasi juga memeriksa profil usaha: hanya usaha mikro dan kecil, dan hanya produk makanan dan minuman.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4; Thiqah Nadi
Mengapa saya perlu menjawab kuesioner ini?
Tidak semua usaha bisa mengajukan sertifikasi halal melalui self declare. Kuesioner membantu Anda melihat lebih awal apakah usaha Anda sesuai dengan skema ini, sebelum mengisi data pengajuan. Pendamping juga melakukan kurasi (seleksi awal) untuk memastikan syarat self declare terpenuhi.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 2, 5; Thiqah Nadi
Bagaimana jika ada jawaban saya "Tidak"?
Semua jawaban harus "Ya". Satu jawaban "Tidak" berarti self declare tidak bisa dilanjutkan, dan usaha Anda harus mendaftar melalui skema reguler. Di aplikasi, langkah kuesioner berhenti dan pengajuan self declare tidak bisa dikirim. Penilaian kesiapan dan catatan di aplikasi masih bisa Anda gunakan.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 8, 24; Thiqah Nadi
Bisakah saya menjawab ulang kuesioner?
Bisa. Ada tombol untuk menjawab ulang kuesioner. Jika kuesioner diperbarui, Anda perlu menjawabnya lagi. Saat pengajuan dikirim, aplikasi memeriksa lagi profil usaha Anda. Pendamping juga melakukan kurasi; jika ada jawaban "Tidak" di sana, skema reguler berlaku.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5; Thiqah Nadi
Jika hasilnya "self declare", apakah produk saya sudah halal?
Belum. Hasil ini hanya berarti usaha Anda sesuai untuk skema self declare. Pendamping masih perlu melakukan verval. Tahap setelah verval (nomor daftar, STTD, Komite Fatwa dan sertifikat) dilakukan oleh BPJPH melalui SIHALAL, bukan di aplikasi ini. Komite Fatwa Produk Halal yang menetapkan kehalalan produk, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5; Thiqah Nadi
Data permohonan
Saya belum punya NIB atau izin edar. Apa yang diisi di data usaha?
NIB wajib dimiliki. NIB dibuat lewat OSS (https://oss.go.id/) tanpa biaya, dan pendamping bisa membantu membuatnya. Di aspek legal, isi nomor PIRT atau MD jika ada. Jika tidak punya, kosongkan saja. Untuk tempat usaha, pilih "Pabrik" jika Anda mengolah makanan atau minuman, atau "outlet" jika usaha Anda berupa kedai. Isi statusnya "Milik Sendiri". Fasilitas produksi paling banyak di 1 lokasi.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4, 12, 20, 21, 74
Siapa yang bisa menjadi penyelia halal?
Penyelia halal bertanggung jawab atas penerapan SJPH dan harus beragama Islam. Jika Anda berusaha seorang diri, Anda boleh menunjuk diri sendiri. Bisa juga orang terdekat, seperti suami/istri, anak, atau saudara. Siapkan nama, agama, nomor sertifikat diklat (jika ada), salinan KTP, dan surat pengangkatan penyelia halal.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4, 12, 21
Bahan apa saja yang harus saya cantumkan?
Cantumkan semua bahan sesuai hasil pemeriksaan, misalnya minyak jika produk digoreng. Ada 3 kategori: bahan, cleaning agent, dan kemasan. Setiap bahan harus sudah bersertifikat halal, atau termasuk positive list (bahan yang tidak wajib bersertifikat halal). Data bahan harus cocok dengan foto produk. Jika foto menunjukkan keju tetapi keju tidak tercantum, pengajuan dikembalikan untuk diperbaiki.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 11, 31, 32
Berapa produk yang boleh didaftarkan, dan bagaimana menulis namanya?
Satu pengajuan untuk satu jenis produk, maksimal 10 nama produk. Satu NIB boleh mengajukan maksimal 3 kali, untuk 3 jenis produk yang berbeda. Daftarkan semua varian rasa. Jika kemasan sudah bermerek, tulis nama produk bersama mereknya, contoh: Nastar JILL rasa keju. Jika belum bermerek, cukup tulis nama produk dan variannya.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 3, 10, 35
Bagaimana mengisi proses produk halal dan pernyataan (ikrar), serta memeriksa Manual SJPH?
Tulis urutan proses produksi secara rinci dan lengkap, misalnya: persiapan bahan baku, pencucian, pemotongan, penggorengan, lalu pengemasan. Pada pernyataan ikrar, klik setuju dan periksa apakah nama dan data Anda sudah benar. Untuk Manual SJPH, klik menu "SJPH" dan unduh sebagai pegangan. Periksa dan pahami isinya. Sampaikan kebijakan halal di dalamnya kepada semua pekerja, dan tempelkan di lokasi produksi.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 12, 37, 38
Kunjungan dan verval pendamping
Apa yang diperiksa pendamping saat kunjungan dan verval?
Pendamping memeriksa bahan dan proses produksi Anda. Ia melihat resep, nota pembelian bahan, stok bahan baku, dan bahan yang dipakai saat produksi. Ia juga memeriksa apakah produksi higienis dan bebas najis. Jika ada yang tidak sesuai, Anda dan pendamping memperbaikinya bersama.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 11
Apa yang perlu saya siapkan sebelum pendamping datang?
Sepakati jadwal kunjungan dengan pendamping. Siapkan bahan yang dipakai, bukti pembelian bahan, dan contoh produk, lalu tunjukkan proses produksinya. Pendamping akan menanyakan NIB. Untuk produk retail, siapkan merk dan label kemasan. Saat kunjungan, pendamping memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas atau tanda pengenal, atau menyebutkan no registrasi Pendamping PPH.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 8
Apa yang terjadi jika pendamping mengembalikan permohonan saya di Thiqah Nadi?
Permohonan kembali kepada Anda. Langkah data ditandai perlu diperbaiki. Perbaiki temuan pada tab yang bertanda. Setelah data lengkap lagi, kirim ulang permohonan kepada pendamping, dan pendamping melanjutkan pemeriksaan.
Sumber: Thiqah Nadi
Apa yang harus saya lakukan saat pendamping sedang memeriksa permohonan?
Tidak ada yang perlu Anda lakukan untuk sementara. Langkah verval menunjukkan status "Di pendamping" sampai pendamping selesai memeriksa, mengembalikan permohonan untuk diperbaiki, atau menolaknya.
Sumber: Thiqah Nadi
Apa arti "Verval selesai"? Apakah produk saya sudah halal?
Belum. "Verval selesai" hanya berarti pendamping sudah menyelesaikan verval dan memberi rekomendasi ke BPJPH. Platform ini tidak mengesahkan atau menjamin status halal dan tidak menerbitkan sertifikat. Tahap berikutnya (nomor daftar, STTD, Komite Fatwa, dan sertifikat) dilakukan oleh BPJPH melalui SIHALAL, di luar platform ini.
Sumber: Thiqah Nadi
Setelah verval, apakah laporan masih bisa dikembalikan di SIHALAL?
Bisa. Laporan verval dapat dikembalikan jika tidak lengkap atau perlu klarifikasi. Laporan dapat ditolak jika tidak sesuai standar fatwa atau produk tidak memenuhi kriteria self declare. Jika dikembalikan, lihat catatannya di SIHALAL. Pendamping memperbaiki sesuai catatan lalu mengirim ulang. Ini terjadi di SIHALAL, di luar platform ini.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 15, 40; Thiqah Nadi
Sesudah verval: SIHALAL
Apa yang terjadi setelah verval pendamping selesai?
Pendamping mengirim hasil verval di SIHALAL dan memberi rekomendasi kepada BPJPH. Lalu BPJPH memeriksa dokumen secara otomatis di SIHALAL dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk. Terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 14
Apakah Thiqah Nadi yang memberi nomor daftar atau sertifikat halal?
Tidak. Di Thiqah Nadi, langkah terakhir Anda adalah "Verval pendamping selesai". Tahap berikutnya (nomor daftar, STTD, Komite Fatwa dan sertifikat) dilakukan BPJPH melalui SIHALAL, bukan di platform ini. Thiqah Nadi tidak menerbitkan, memverifikasi, atau menjamin sertifikasi halal.
Sumber: Thiqah Nadi
Apa itu STTD dan di mana saya bisa melihatnya?
STTD adalah Surat Tanda Terima Dokumen. BPJPH menerbitkannya setelah memeriksa dokumen secara otomatis di SIHALAL. Untuk melihatnya, masuk ke akun pelaku usaha di SIHALAL, klik "Sertifikasi", lalu "Status Permohonan", klik simbol mata, dan pilih kolom "STTD".
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 53
Bagaimana jika Komite Fatwa mengembalikan pengajuan saya?
Komite Fatwa Produk Halal bisa menetapkan produk halal, atau mengembalikannya karena masih ada bahan atau proses yang belum memenuhi syarat. Jika dikembalikan, lihat catatan pengembaliannya di SIHALAL. Pendamping memperbaiki sesuai catatan dan mengirim kembali pengajuan. Ini diulang sampai sertifikat halal keluar.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 14, 15
Bagaimana saya memantau proses dan mendapat sertifikat halal?
Anda bersama pendamping memantau pengajuan di SIHALAL melalui bagian tracking. Masuk lewat https://ptsp.halal.go.id/ lalu login ke SIHALAL. Jika produk dinyatakan halal, Anda dapat mengunduh sertifikat halal di SIHALAL. Pendamping juga akan memberi tahu Anda jika sertifikat sudah keluar.
Sumber: Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 15, 16, 54
Istilah
- Self declare
- Pernyataan halal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan produknya sendiri, untuk produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Prosesnya wajib disertai pendampingan oleh pendamping PPH. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. vii, 2)
- Skema reguler
- Skema reguler adalah jalur sertifikasi halal yang harus ditempuh pelaku usaha bila terdapat jawaban "tidak" pada pertanyaan atau kuesioner self declare, sehingga pendampingan atau pengajuan self declare tidak dapat dilakukan. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 8, 24)
- UMK (usaha mikro dan kecil)
- UMK adalah singkatan dari Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah menyediakan metode sertifikasi halal khusus bagi UMK, yaitu pernyataan halal pelaku usaha (self declare). Salah satu syarat self declare: hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500.000.000,00. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 1, 4)
- NIB
- NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai bidang usahanya. Pelaku usaha harus memilikinya; pembuatannya melalui sistem OSS tanpa biaya. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4)
- OSS
- OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di https://oss.go.id/ tempat pelaku usaha membuat NIB tanpa biaya, setelah mendaftar untuk mendapatkan hak akses berupa username dan password. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4, 58, 74-75)
- SIHALAL
- SIHALAL adalah aplikasi online BPJPH untuk pendaftaran produk hingga terbit sertifikat halal. Pelaku usaha, didampingi pendamping PPH, mendaftar sertifikasi halal self declare secara elektronik di SIHALAL. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 9)
- BPJPH
- BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) adalah badan yang menerbitkan sertifikat halal produk di Indonesia. Dalam self declare, BPJPH menerima rekomendasi pendamping PPH, memverifikasi dokumen di SIHALAL dan menerbitkan STTD; sesudah Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 69)
- Pendamping PPH
- Orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses self declare. Pendamping PPH mendampingi pelaku usaha mendaftar di SIHALAL, melakukan verifikasi dan validasi (verval) bahan dan proses, dan jika memenuhi standar, memberikan rekomendasi kepada BPJPH. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5)
- LP3H
- LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) adalah lembaga tempat calon Pendamping PPH mendaftar untuk diberikan pelatihan. Setelah itu, LP3H mengajukan permohonan registrasi pendamping kepada BPJPH. Saat kunjungan, pendamping dapat membawa surat tugas/tanda pengenal dari LP3H tempatnya bernaung. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 8, 28)
- Verval (verifikasi dan validasi)
- Verval (verifikasi dan validasi) adalah pemeriksaan oleh pendamping PPH atas bahan dan proses produk halal, antara lain dokumen bahan dan komposisi produk. Ketidaksesuaian dikoreksi bersama pelaku usaha; jika memenuhi standar kehalalan, pendamping memberikan rekomendasi kepada BPJPH. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5)
- PPH (Proses Produk Halal)
- Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021). (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 4)
- SJPH
- SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal): sistem yang diterapkan pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan produksi halal. Intinya membuat kebijakan halal, membentuk penyelia halal, dan menjalankan semua prosedur dalam Manual SJPH. Pendamping PPH membina penerapannya. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 1, 61, 69)
- Manual SJPH
- Dokumen panduan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di unit usaha, agar produksi halal tetap berkesinambungan. Diunduh di SIHALAL setelah data pelaku usaha diisi, lalu diperiksa dan dipahami pelaku usaha bersama pendamping. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 12, 38, 61)
- Penyelia halal
- Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penerapan SJPH dan mengontrol kehalalan produk; harus beragama Islam. Pimpinan usaha dapat menunjuk dirinya sendiri jika usaha dilakukan seorang diri, atau orang terdekat seperti suami/istri, anak, atau saudara. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 12)
- Sertifikat halal
- Dokumen yang diterbitkan oleh BPJPH; untuk self declare, sesudah Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk. Pemiliknya wajib menjaga kehalalan produk dengan menerapkan SJPH, dan label halal hanya boleh digunakan jika memiliki sertifikat halal BPJPH. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 69)
- STTD
- Surat Tanda Terima Dokumen: diterbitkan BPJPH bersama verifikasi dokumen secara otomatis di SIHALAL. Pelaku usaha dapat melihatnya di akun SIHALAL melalui "Sertifikasi", lalu "Status Permohonan", kemudian kolom "STTD". (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 53)
- Komite Fatwa Produk Halal
- Komite yang menetapkan kehalalan produk dalam skema self declare. Hasil verval pendamping dikirim melalui BPJPH secara elektronik, lalu Komite memutuskan apakah produk ditetapkan halal atau dikembalikan karena bahan atau PPH belum memenuhi persyaratan. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 5, 14, 56)
- Ikrar
- Ikrar (akad) adalah pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal (PPH). Di SIHALAL, pelaku usaha mengklik "setuju" pada pernyataan ikrar di menu Pernyataan, lalu, jika data sudah benar, mengunduh surat Pernyataan Pelaku Usaha. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 2, 37)
- Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
- Bahan yang tidak wajib bersertifikat halal (positive list, KMA Nomor 1360 Tahun 2021), misalnya bahan nabati, bahan hewani non sembelihan seperti madu murni atau telur segar, bahan hasil fermentasi mikroba, air alam, bahan kimia, dan bahan tambang. (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 3, 63)
- Kemasan ulang (repack)
- Produk yang dikemas ulang (repacked) dari produk asal. Pendamping memeriksa apakah produk asal memiliki sertifikat halal BPJPH atau termasuk daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021). (Panduan Pendamping PPH 2023, hlm. 10)
Alamat resmi
Situs ini milik pemerintah Indonesia dan bukan bagian dari Thiqah Nadi.